Meneropong Wonosobo Di Usia 192 Tahun

Catatan Sarwanto Priadhi 2017*

Wonosobo kini telah memasuki usia 192 tahun terhitung sejak didirikannya cikal bakal pemerintahan Wonosobo di masa perang Diponegoro. Saat itu, Wonosobo memang menjadi daerah yang penting dalam masa perjuangan itu. Setidaknya, banyak prajurit Diponegoro yang mengatur siasat perlawanan terhadap kolonial Belanda di Wonosobo, mulai dari wilayah Kepil, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Selomerto, Wonosobo, dan wilayah-wilayah lain di seputar Wonosobo.

Lantas di masa kemerdekaan, Wonosobo juga menjadi daerah penting di wilayah Jawa Tengah, mengingat secara geografis Wonosobo berada di jalur tengah  pula Jawa. Bahkan posisi Wonosobo berada tepat di tengah-tengah wilayah provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, secara geografis pula Wonosobo merupakan daerah yang berada pada elevasi paling rendah (Wadaslintang) hingga pada yang paling tinggi (Kejajar). Dengan demikian banyak variasi dan keanekaragam yang dimiliki Wonosobo dan hal itu menjadi potensi sumberdaya alam yang memberikan penghidupan masyarakat Wonosobo.

Dalam usia ke 192 tahun ini, apakah Wonosobo sudah bisa mengoptimalkan daya dukung kewilayahan dan alamnya untuk.mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya? Ternyata, kalau jujur jawabannya “tidak”, tapi kalau mau diperhalus ungkapannya maka jawabannya ” belum”. Terhadap hal ini, marilah kita cermati bersama bagaimana kondisi Wonosobo yang sebenarnya.

Bidang Pelayanan Publik

Dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, boleh dikatakan Wonosobo mengalami stagnasi alias jalan di tempat. Lihat saja, pada sektor pendidikan, rata- rata lama  penduduk Wonosobo bersekolah baru mencapai angka 6,1. Artinya, sebagian besar penduduk Wonosobo belum tuntas menyelesaikan pelayanan pendidikan sekalipun hanya pada pendidikan dasar. Akibatnya, kualitas sumberdaya manusia Wonosobo, belum mencapai taraf kualitas yang memadahi apalagi dalam era persaingan global. Oleh sebab itu, Pemkab terlalu naif jika mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun jika yang Wajib Belajar 9 Tahun saja tidak tercapai. Akibat secara umum, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Wonosobo juga rendah.

Pada sektor kesehatan, pameo “orang miskin dilarang sakit” ternyata termanifestasi di Wonosobo. Banyak hal atas buruknya layanan kesehatan masyarakat sekalipun Wonosobo memiliki Perda Sistem Kesehatan Daerah. Asuransi kesehatan bagi warga miskin dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan lainnya, ternyata belum dinikmati oleh seluruh warga miskin di Wonosobo. Hal ini karena Pemkab sering melakukan kesalahan dalam membidik sasaran yang sebenarnya. Persoalan data tentang warga miskin yang mestinya berhak mendapatkan fasilitas dari Pemerintah/Pemkab, selalu saja carut-marut oleh karena pengaruh kepentingan yang kadang sangat subyektif.

Di sisi lain, layanan kesehatan di Puskesmas hingga rumah sakit pemerintah, belum mampu memberikan pelayanan prima oleh karena belum adanya standar pelayanan yang baku pada unit layanan tersebut. Oleh sebab itu, seringkali terjadi konflik yang semestinya tidak perlu terjadi jika saja tersedia standar pelayanan yang selanjutnya dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak.

Dalam sektor administrasi kependudukan, tercatat banyak sekali masalah yang terjadi, seperti persoalan antrian, formulir, waktu penyelesaian, biaya, dan sebagainya. Nampaknya saat ini justru telah mengalami kemunduran fatal. Mari kita ingat, bahwa beberapa tahun yang lalu pelayanan administrasi kependudukan diarahkan agar mendekati masyarakatnya. Maka pelayanan itu dilaksanakan di kecamatan. Dengan cara demikian, maka masyarakat akan lebih mudah dan murah dalam mengurus kebutuhan kependudukan mereka. Namun sekarang, pelayanan tersebut justru ditarik ke kabupaten dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya, masyarakat dari desa harus mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan. Jelasnya, pelayanan itu menjadi tidak prima dan tidak efisien. Sampai kapan hal ini harus terjadi?

Bidang Ekonomi

Berdasarkan sebaran penduduknya,  sebagian besar penduduk Wonosobo tinggal di perdesaan dan hidup sebagai petani/buruh tani. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk Wonosobo bekerja di sektor pertanian. Banyak komoditi yang diproduksi oleh masyarakat petani Wonosobo mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan dan perhutanan. Namun demikian, apakah potensi pwrtanian yang hebat itu telah menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Ternyata, tidak. Persoalan kesejahteraan di Wonosobo ibarat kata “jauh panggang dari api”.

Data menunjukkan bahwa Wonosobo adalah daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Ada dimanakah kemiskinan itu? Ternyata, kemiskinan ada di perdesaan. Dus, karena sebagian besar penduduk perdesaan berprofesi sebagai petani dan buruh tani, maka hal itu juga berarti bahwa kemiskinan dialami oleh para petani kita. Hal ini dibuktikan pula dengan fakta menurunnya nilai tukar produk pertanian (NTP). Namun, ironisnya, sektor pertanian Wonosobo justru menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wonosobo.

Jika pemerintah konsekuen, maka pembangunan di sektor pertanian harus dibenahi secara serius. Pemerintah dalam banyak kebijakannya harus memperhatikan eksistensi dan kemajuan sektor pertanian. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan sektor pertanian akan mandeg dan para petani/buruh tani akan berurbanisasi atau alih profesi sekadar untuk menyambung hidup. Dan jika hal ini terjadi, maka kerugian besar akan dialami Wonosobo.

Selain di sektor pertanian, Pemkab juga perlu secara serius melakukan peningkatan dinamika ekonomi terutama pada sektor industri dan perdagangan. Kedua sektor itu sangat penting karena menyangkut sirkulasi barang, jasa, dan uang dengan nilai yang sangat besar.

Pada sektor industri, pemerintah harus meningkatkan usahanya untuk menarik sebesar-besarnya investasi di Wonosobo dalam bentuk usaha industri bersekala besar. Praktis, pasca bubarnya PT Dieng Jaya, tidak ada lagi industri besar di Wonosobo. Padahal, adanya industri besar itu maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja kita secara besar-besaran sehingga hal ini bisa mengurangi jumlah pengangguran dan urbanisasi yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Namun komitmen Pemkab tidak hanya sampai di situ.  Pemkab  harus pula bisa memberikan pembelaan kepada para pekerja melalui kepastian upah minimum kabupaten. Sebab, jika Pemkab membiarkan adanya pengupahan yang tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan maka sejatinya Pemkab telah berkolusi dengan pengusaha melakukan eksploitasi manusia. Faktanya, eksploitasi tenaga kerja ini masih terjadi di Wonosobo tetapi Pemkab seolah menutup mata dan telinganya.

Selanjutnya, di sektor perdagangan. Sampai hari ini Pemkab tidak menunjukkan keseriusannya. Setidaknya kita bisa melihat jelas betapa Pemkab tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki sense of crisis atas terbakarnya Pasar Induk Wonosobo. Hingga dua tahun berjalan, belum ada tanda-tanda kapan pasar itu akan dibangun kembali. Kondisi seperti ini, di samping merugikan para pedagang, juga telah membuat sirkulasi barang, jasa, dan uang di Wonosobo menjadi terganggu. Di sisi lain, maraknya pendirian toko modern hingga di tingkat kecamatan telah mengganggu eksistensi pasar-pasar tradisional dan warung-warung kecil di kampung-kampung. Dalam hal ini, lagi-lagi Pemkab tidak menunjukkan rasa pembelaanya terhadap pasar tradisional dan pedagang kecil.

Bidang Lingkungan Hidup dan Infrastruktur

Salah satu persoalan serius Wonosobo adalah tingkat kerusakan alam yang sangat masif. Kerusakan itu terjadi karena terjadinya eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam secara masif dengan hanya mendasarkan pada aspek kepentingan ekonomi saja. Munculnya lahan kritis, alih fungsi lahan produktif, alih fungsi hutan, dan sebagainya, adalah fakta-fakta yang sangat kasat mata di Wonosobo. Kerusakan alam di Wonosobo, secara tidak disadari, telah berkontribusi pada terjadinya kerusakan global sehingga berdampak pada pemanasan global, anomali iklim, hilangnya sumberdaya air, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Atas situasi krisis lingkungan ini, sayangnya penanganan lingkungan hidup di Wonosobo terasa sekali tidak terkonsep dengan baik sehingga tidak mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan secara lebih lanjut. Pemkab terasa seperti melakukan pembiaran atas ekploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam, apalagi jika hal itu dilakukan oleh pengusaha yang masuk menjadi kolega penguasa.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur terutama jalan, jembatan, dan air bersih,Asih belum mampu  rata menjangkau kawasan perdesaan. Maka di Wonosobo masih banyak kawasan tertinggal karena minimnya fasilitas infrastrukturnya.  Padahal kita tahu bahwa fasilitas infrastruktur akan sangat mendukung dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Disamping aspek pemerataan, Wonosobo juga mengalami persoalan buruknya kualitas infrastruktur akibat sistem pengadaan proyek yang bisa dimainkan oleh para elite daerah. Jual beli proyek, kompensasi politik, dan fee proyek, adalah faktor penyebab buruknya kualitas infrastruktur. Akibatnya, secara umum merugikan masyarakat oleh karena : (1) proyek-proyek itu dibiayai dari uang masyarakat, (2) masyarakat sebagai pemanfaat infrastruktur.

Bidang Politik dan Pemerintahan

Pada sektor politik, pemerintah tidak memberikan perhatian besar pada pendidikan politik masyarakat yang mengakui kedaulatan dan demokrasi. Akibatnya, dalam setiap penyelenggaraan pemilihan (Pileg, Pilkada, Pilkades), kejahatan demokrasi berupa politik uang, tidak dapat dicegah. Di satu sisi masyarakat sudah menurun kadar kedaulatannya, dan di sisi lain para aktor  politik melakukan penghalalan segala cara untuk meraih kemenangan.

Pada tataran penyelenggaraan pemerintahan, nampak minimnya komunikasi para pihak yaitu eksekutif dan legislatif, Bupati dan DPRD. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan berjalan sendiri-sendiri sekadar menjalankan rutinitas belaka. Tidak ada inovasi atau gebrakan dari para penyelenggara pemerintahan Wonosobo, terutama dalam percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Di dalam internal eksekutif pun juga terkesan jalan sendiri-sendiri, kurang koordinasi, sebagai akibat minimnya komunikasi diantara mereka. Oleh sebab itu jika merujuk pada RPJMD Wonosobo Tahun 2016-2021, praktis tidak ada hal-hal yang baru apalagi yang visioner, sekalipun RPJMD itu pengejawantahan dari visi Bupati terpilih Eko Purnomo.

Akhirnya, saya ucapkan Dirgahayu Wonosobo. Semoga “Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua” bukan hanya kata-kata manis belaka.

Wonosobo, 21 Juli 2017.

***

Penulis: Ir. Sarwanto Priadhi

Adalah Eks Anggota DPRD Wonosobo dan Aktifis Kebijakan Publik. Kini Menjabat Ketua Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Wonosobo (MPPPW)

*Tulisan ini pernah ditayangkan di Koran cetak Wonosobo Ekspres edisi 23 Juli 2017

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s