Polemik “People Power” Pada Pemilu 2019

Penulis: Dian Ari Wahyuningsih

Seiring dengan kemajuan digitalisasi yang pesat, berimbas pada simpang-siurnya berita-berita yang dianggap penting oleh masyarakat. Dari kondisi itu, tidak sedikit juga orang yang memanfaatkan momen ini sebagai ajang untuk menumpang ketenaran, menyebarkan hoaks, dan mengait-kaitkan dengan kondisi politik yang sedang terjadi. Pesta demokrasi yang baru-baru ini kita lewati tidak lepas dari peran media sebagai alat penyebaran informasi, baik saat kampanye maupun setelah pemilu. Banyak hal yang terjadi selama proses pemilu tahun ini, termasuk saling tuduh menuduh diantara dua kubu dan masih banyak lagi hal lainnya.

Tahun ini pemilu diikuti oleh calon dari petahana dan oposisi, namun yang menjadi sorotan pada pemilu tahun ini adalah adanya santernya tuduhan tentang indikasi kecurangan oleh kubu petahana yang menyebabkan adanya klaim kemenangan sepihak oleh kubu oposisi. Hingga tidak mempercayai hasil sementara dari quick count dan situng KPU. Selain itu para partisipan kubu oposisi juga banyak membahas permasalahan data C1 diseluruh Indonesia untuk dicocokan dengan data yang diinput oleh KPU RI, dikeruhkan lagi dengan pembahasan di media sosial. Ditambah lagi ada beberapa laporan human error pada penginputan hasil hitung surat suara yang semakin menguatkan salah satu kubu untuk menggemakan kecurangan dengan lantang  diikuti tagar #kawalpemilu2019 di masing-masing media sosial mereka.

Tidak berhenti disitu, mereka sangat percaya bahwa pemilu tahun ini banyak dibumbui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kubu petahana. Maka akibatnya jika kubu petahana menjadi pemenang pilpres tahun ini, tidak tanggung-tanggung kubu oposisi sempat mengancam melakukan people power dengan mengerahkan masa pendukungnya.

Dari fenomena ini, penulis melihat ada opini yang diarahkan untuk menimbulkan ketegangan di antara masyarakat awam yang berbeda pilihan. Sebenarnya ungkapan Kawal Pemilu dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat untuk meminimalisir dugaan kecurangan yang mungkin terjadi. namun jika mewacanakan adanya gerakan people power, justeru akan memicu munculnya perspektif lain. People power dapat diartikan sebagai gerakan menggulingkan kekuasaan presiden secara paksa seperti, demonstrasi, hingga apa yang terjadi pada tragedi 12 Mei 1998 silam.

Dalam konteks ini people power dilakukan karena adanya penolakan terhadap kemenangan kubu petahana dengan menggerakan masa untuk menggagalkan hasil tersebut. padahal dalam aturan yang berlaku banyak prosedur atau tahapan yang telah dicantumkan dalam undang-undang ketika ada keberatan atau bukti terjadinya kecurangan, sayangnya hal itu awalnya diabaikan. Jika hal ini tetap dibiarkan, akan berakibat terjadinya disintegrasi nasional dan melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Istilah people power pertama kali didengungkan di negara Filipina dimana saat itu Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun tapi dirinya diduga menerima suap atau tindak korupsi. Berita itu menyebar dan rakyat berbondong-bondong melakukan people power dengan turun ke jalan secara damai dan bersikeras mengganti kepala negaranya dengan oposisi serta mengembalikan demokrasi di Filipina. People power juga pernah terjadi di Indonesia tepatnya pada saat Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun (Orde Baru) kemudian para mahasiswa melakukan demonstrasi dan memulai era reformasi.

Poin utama yang penulis bahas ialah adanya rencana unjuk rasa atau gerakan people power yang dilakukan oleh kubu oposisi. Hal ini nyatanya tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia dimana disebutkan pada pasal (1) ayat (3), bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar hukum. Konsekuensi adanya pasal ini adalah semua yang ada di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang yang telah di buat sebagai rujukan atas masalah yang ada di Indonesia. Dalam pemilu sebenarnya banyak sekali prosedur yang harus dilaksanakan dan jika terjadi sengketa hasil pemilu, kita dapat melaporkan kepada bawaslu sesuai pasal (94) ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian, hasil dari pengawasan tersebut diajukan kepada MK untuk prosedur selanjutnya.

Namun jika pihak oposisi atau yang menamakan diri pendukung paslon 02 tetap melancarkan people power pada 22 Mei 2019, mereka dapat dikenai pidana karena telah menganggu keamanan nasional. Walaupun kebebasan berpendapat telah diatur pada UU Nomer 9 tahun 1998, tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi. Hal itu merujuk pada UU tersebut yang mengadopsi dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) maka terdapat empat batasan yang harus dipatuhi. Yaitu tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu hak asasi manusia, adanya etika dan moral, dan yang terakhir adalah tidak boleh mengancam keamanan nasioanal.

Dari hal yang telah disebutkan di atas, maka sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya menunggu hasil resmi dari hitung suara dari KPU, mengawal berjalannya pemilu, perhitungan suara, melaporkan jika ada indikasi kecurangan, dan yang terpenting kembali ke masyarakat yang menerapkan demokrasi. Dari situlah salah satu pendidikan politik sebenarnya bisa kita dapatkan serta mendewasakan masyarakat kita.

* Mahasiswi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s